Undang-undang Informasi dan Transformasi Elektronik

Pengenalan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Oleh : Pandu Heru Satrio

4112100009

Teknik Perkapalan FTK ITS

Materi yang akan dibahas kali ini adalah materi tentang Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang akan sedikit dikupas kulitnya;

Materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar:

  • Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

 Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);

2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);

3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE);

4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)

  • pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);

2. akses ilegal (Pasal 30);

3. intersepsi ilegal (Pasal 31);

4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);

5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);

6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

 

Sedangkan Informasi dan transaksi elektronik sendiri dibagi atas dua unsur yaitu informasi elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

 

Aturan tentang transaksi elektronik, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang diresmikan oleh Presiden Direktut Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Oktober 2012. PP PSTE merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dituturkan Ashwin, PP PSTE mengatur tujuh hal pokok yakni penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggaraan agen elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan dan pengelolaan nama domain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s